Universitas Padjadjaran

Hampir Sebulan Berjalan, Masih Banyak Pekerjaan Rumah untuk BPJS

Oleh: admin kesos
January 29, 2014

[Unpad.ac.id, 28/01/2014] Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 lalu. Setelah hampir satu bulan berjalan, beberapa pihak memandang BPJS Kesehatan memiliki beragam permasalahan. Padahal, BPJS Kesehatan sangat dibutuhkan dan harus tetap dilaksanakan.

Para narasumber Unpad Merespons bertema “Pandangan terhadap BPJS” di Executive Lounge Gedung Rektorat Unpad Jatinangor, Selasa 28 Januari 2014 (Foto oleh: Tedi Yusup)*
Para narasumber Unpad Merespons bertema “Pandangan terhadap BPJS” di Executive Lounge Gedung Rektorat Unpad Jatinangor, Selasa 28 Januari 2014 (Foto oleh: Tedi Yusup)*
“Dari segi tatanan makro, BPJS telah siap dilaksanakan. Permasalahan justru banyak terjadi pada tatanan mikronya,” ungkap Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran (FK) Unpad, Dr. Elsa Pudji Setiawati, dr., MM., saat menjadi narasumber dalam acara “Unpad Merespons: Diskusi Pandangan Unpad terhadap BPJS” di Ruang Executive Lounge Gedung Rektorat Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Bandung, Selasa (28/01).
Diskusi ini merupakan respons Unpad terhadap segala permasalahan yang terjadi di Indonesia. Diskusi dibuka oleh Rektor Unpad, Prof. Ganjar Kurnia, dimoderatori oleh Kepala UPT Humas Unpad, Dr. H. Soni A. Nulhaqim, M.Si., dan dihadiri audiens terbatas dari kalangan pendidik dan wartawan.
Menurut Dr. Elsa, Pemerintah sebagai tatanan makro penyelenggara BPJS Kesehatan sebenarnya telah siap menjalankannya. Hanya saja, banyak aspek-aspek yang belum matang dan menjadi persoalan. Kurangnya sosialisasi dan perubahan struktur di dalam BPJS dinilai menjadi penyebab munculnya permasalahan tersebut.
“Masalah justru muncul pada unsur pengaplikasiannya, seperti di rumah sakit tersier, khususnya pada aspek rujukan, biaya, dan kepersertaan BPJS. Banyak masyarakat yang belum tahu teknis mendapatkan pelayanan sesuai dengan BPJS Kesehatan,” ungkapnya.
Hal tersebut dibenarkan oleh Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung (RSHS), dr. Rudi Kurniadi Kadarsah, Sp.An., MM., M.Kes. Dengan diberlakukannya BPJS, masyarakat yang akan berobat ke rumah sakit umum pemerintah dengan kartu BPJS harus mendapat rujukan dari dokter, klinik/puskesmas, atau rumah sakit umum daerah.
Rudi pun menjelaskan, sebagai Unit Pelaksana Teknis BPJS, RSHS dikategorikan sebagai rumah sakit tersier (subspesialis), yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis. Sehingga, bagi masyarakat yang membutuhkan pengobatan umum, disarankan untuk mendatangi rumah sakit umum.
“Kebanyakan masyarakat belum tahu. Inilah yang menjadi persoalan, ketika sudah datang ke rumah sakit tersier harus mendapatkan rujukan. Hal ini tentu memberatkan bagi pasien,” jelas Alumni Fakultas Kedokteran Unpad tersebut.
Dari segi pembiayaan, BPJS belum maksimal. Rudi mengaku, sebelum BPJS diberlakukan, pengobatan untuk pasien kanker dapat terfasilitasi melalui sistem yang berlaku sebelumnya. Setelah sistem diganti dengan BPJS, pengobatan tidak sepenuhnya terfasilitasi.

Suasana diskusi Unpad Merespons yang dipandu Kepala UPT Humas Unpad, Soni A. Nulhaqim (Foto oleh: Tedi Yusup)*

Suasana diskusi Unpad Merespons yang dipandu Kepala UPT Humas Unpad, Soni A. Nulhaqim (Foto oleh: Tedi Yusup)*
Suasana diskusi Unpad Merespons yang dipandu Kepala UPT Humas Unpad, Soni A. Nulhaqim (Foto oleh: Tedi Yusup)*
“Dulu sebelum BPJS, pasien yang melakukan kemoterapi dalam terfasilitasi hingga belasan juta. Sekarang, pasien baru dapat terfasilitasi sekitar 3 juta saja,” terangnya.
Dari segi perubahan struktur, BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari program kesehatan sebelumnya, yaitu Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Ketiga program asuransi kesehatan ini sebelumnya dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad, Dr. R. Nunung Nurwati, M.S. Menurutnya, 3 asuransi kesehatan yang dikelola oleh BUMN bersifat profit. Melalui BPJS, asuransi kesehatan sosial tersebut sifatnya berubah menjadi nonprofit.
“Ini yang perlu dirumuskan peraturan, terutama mengenai sistem kepegawaian dan asetnya,” kata Dr. Nunung.
Dr. Nunung yang pernah terlibat dalam kajian BPJS menerangkan, dari 14 PP yang mendukung BPJS, baru 7 PP saja yang rampung. Padahal, PP tersebut harus mengakomodir kondisi-kondisi faktual yang terjadi di lapangan. “BPJS ini harus mengakomodir sektor informal. Selama ini, sektor informal belum terakomodir oleh Askes dan Jamsostek,” jelasnya.
Oleh karena itu, dalam diskusi tersebut ketiganya berupaya untuk mengajak seluruh stakeholder untuk menyukseskan BPJS Kesehatan. “Kita berupaya bersama-sama, BPJS tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan penuh khususnya dari Pemerintah, Profesi, dan Rumah Sakit,” kata Rudi.*
Laporan oleh Arief Maulana / eh

Tags:

Category: Berita Kesos | RSS 2.0 | Give a Comment | trackback

Tidak ada Komentar

Leave a Reply

  • DEPT. ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

    ===============================

    Keberadaan departemen ditujukan untuk:

    1). Menjamin kompetensi dan profesionalisme Dosen dalam melaksanakan tugas sesuai jabatan akademiknya;

    2). Mengembangkan, mengevaluasi dan monitoring kemajuan karier akademik Dosen untuk mendukung pengembangan pendidikan;

    3).Mengoordinasikan kegiatan riset dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dosen sesuai bidang kompetensinya dalam rangka merealisasikan target kinerja lembaga;

    4). Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan kepakaran Dosen oleh pihak lain seperti Pemerintah, pemerintahan daerah, swasta atau masyarakat;

    5). Merintis dan mengembangkan kerja sama di bidang pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat di tingkat nasional maupun internasional;

    6). Memfasilitasi publikasi karya-karya ilmiah Dosen;

    7). Menyelenggarakan diseminasi hasil riset, pengabdian pada masyarakat, dan inovasi melalui kegiatan ilmiah di tingkat nasional dan internasional;

    Pemimpin Departemen:

    Ketua : Dr. dra. R. Nunung Nurwati, M.Si

    Sekretaris : Dr. Nurliana C. Apsari, S.Sos., MSW