Universitas Padjadjaran

Standardisasi, Kolaborasi, Optimalisasi, dan Kanalisasi

Oleh: rudi s darwis
September 27, 2011

Pekerjaan sosial di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan dalam hal eksistensinya sebagai sebuah profesi. Masih banyak hal yang harus dibenahi oleh stakeholders dalam bidang pekerjaan sosial untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Pengakuan yang dimaksud adalah adanya kebutuhan dari masyarakat secara nyata terhadap pekerja sosial sebagai sebuah profesi untuk berkiprah dalam proses pembangunan; sebuah bentuk kiprah yang secara spesifik dapat dinilai oleh masyarakat luas sebagai aktivitas yang dapat dibedakan dari profesi atau tenaga ahli lainnya secara signifikan. Bagaimanapun juga, pengakuan terhadap eksistensi pekerjaan sosial tidak dapat diminta dari masyarakat begitu saja, melainkan hanya akan dapat diberikan oleh masyarakat ketika para pekerja sosial dapat menunjukkan karya nyatanya.

Pencapaian pada kiprah yang nyata dan hasil yang menunjukkan “kualitas hasil” dari pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja sosial, misalnya yang dilakukan oleh para pekerja sosial yang terlibat dalam penanganan pasca tsunami di Aceh. Pada saat itu “banyak orang yang melihat pekerja sosial professional melakukan pekerjaan yang sangat berbeda dibanding dengan mereka yang tidak professional, misalnya, ‘produk’ yang dimiliki oleh pekerja sosial professional adalah produk dengan rangkaian sistematis, terarah dan terukur.” (Dorita, 2010). Hal ini selanjutnya menimbulkan adanya pengakuan dari masyarakat bahwa dalam penanganan bencana dibutuhkan seorang pekerja sosial profesional.

Penggunaan istilah ‘pekerja sosial profesional’ ini seringkali digunakan untuk menunjuk pada mereka yang berasal dari lulusan pendidikan pekerjaan sosial; yang sebagian besar lembaga pendidikan tinggi di Indonesia menggunakan istilah Ilmu Kesejahteraan Sosial untuk program studinya. Sebutan pekerja sosial profesional ini dimaksudkan untuk membedakan dengan mereka yang bekerja dalam bidang pekerjaan sosial tapi bukan berasal dari lulusan pendidikan pekerjaan sosial. Hal ini tidak dapat dihindari karena dalam kenyataannya banyak bidang pekerjaan sosial yang digarap oleh mereka yang bukan berasal dari lulusan pendidikan pekerjaan sosial. Dalam masyarakat pun masih terdapat pandangan bahwa bidang pekerjaan ini sesungguhnya dapat dilakukan oleh siapapun, tidak harus dari lulusan pendidikan pekerjaan sosial. Hal ini pula yang kemudian dapat menyebabkan kualitas pelayanan dan penanganan masalah menjadi tidak optimal dan mencapai hasil yang diharapkan. Dalam beberapa kasus bahkan kita menemukan adanya pegiat dalam bidang pekerjaan sosial yang bukan berasal dari pendidikan pekerjaan sosial yang berhasil menyelenggarakan kegiatan pelayanan sosial lebih baik. Kedua kondisi tersebut semakin memperlemah eksistensi pekerjaan sosial sebagai bidang keahlian yang spesifik.

Kondisi tersebut mengisyaratkan adanya hal-hal yang harus dibenahi oleh stakeholders dalam bidang pendidikan pekerjaan sosial, praktik pekerjaan sosial, kelembagaan pekerjaan sosial, serta regulasi yang terkait penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial. Oleh karena itu, untuk perkembangan profesi pekerjaan sosial di Indonesia perlu dilakukan beberapa hal, yaitu: standardisasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan praktik pekerjaan sosial, penguatan hubungan kelembagaan pilar-pilar penyokong profesi pekerjaan sosial serta optimalisasi peran-perannya, dan dukungan regulasi yang mendorong penguatan eksitensi dan aksesibiltas terhadap ‘lahan’ praktik.

A. Standardisasi Pendidikan dan Praktik

Eksistensi profesi pekerjaan sosial tidak terlepas dari keberadaan pekerjaan sosial sebagai sebuah disiplin. Lembaga pendidikan pekerjaan sosial dituntut untuk dapat membangun eksistensi pekerjaan sosial melalui penyelenggaraan pendidikan yang dapat memberikan keahlian yang spesifik, jelas, dan sustainable sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berkualitas dan dapat berkompetensi dengan profesi lain. Jika upaya tersebut tidak tercapai maka lahan yang seharusnya digarap oleh profesi pekerjaan sosial akan diambil alih oleh profesi lain. Lahan yang dimaksud adalah ranah pekerjaan yang membutuhkan keahlian spesifik dan hanya dapat dilakukan oleh pekerja sosial.

Kejelasan kualifikasi lulusan pendidikan pekerjaan sosial memperkuat eksistensi profesi pekerjaan sosial dalam masyarakat. Kualifikasi lulusan pendidikan pekerjaan sosial yang tidak sama diantara lembaga-lembaga pendidikan tinggi akan mengakibatkan ketidakjelasan profesi pekerjaan sosial bagi masyarakat. Untuk itu perlu dibuat standarisasi kurikulum diantara lembaga pendidikan pekerjaan sosial agar dapat ditetapkan pula standard kualifikasi yang diharapkan untuk setiap lulusan pendidikan pekerjaan dari perguruan tinggi manapun. Keseragaman menjadi penting bagi pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia, karena kalau tidak, pekerjaan sosial sangat mustahil untuk diterima sebagai profesi, karena setiap lulusan tidak memiliki titik persamaan sama sekali. “Standarisasi adalah suatu proses yang tidak terelakan. Standarisasi adalah kepentingan profesi, penting bagi kita untuk memiliki titik persamaan untuk jangka panjang, walaupun standarisasi bukanlah hal yang besar bagi konsumen dan pasar karena bila produk yang dihasilkan memiliki kualitas baik, pasar tidak terlalu melihat standardisasi sebagai ukuran” (Mandinberg dalam Dorita, 2010).

Standardisasi juga perlu dilakukan dalam lingkup praktik pekerjaan sosial di Indonesia. Standardisasi ini diperlukan untuk menetapkan standard pekerjaan sosial pada berbagai bidang pelayanan agar dapat mencapai kualitas hasil pelayanan yang baik. Standardisasi ini tentu saja tidak sampai pada menetapkan teknis pelaksanaan praktik, tetapi lebih diarahkan kepada penetapan standar operasionalnya. Dengan adanya standard operasional ini, maka akan dapat dilakukan pengendalian terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses pelayanan. Tentu saja standardisasi ini tidak mudah untuk dilakukan, terlebih lagi pada praktik pekerjaan sosial makro, namun tetap diperlukan untuk menjamin kualitas ‘produk’ praktik pekerjaan sosial.

B. Kolaborasi dan Optimalisasi

Terdapat empat institusi yang menjadi pilar penopang keberadaan profesi pekerjaan sosial, yaitu lembaga pendidikan pekerjaan sosial, asosiasi profesi pekerjaan sosial, lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, serta pemerintah. Lembaga pendidikan pekerjaan sosial berperan melakukan proses pembelajaran kepada para calon pekerja sosial sehingga mereka memiliki keahlian dalam bidang pekerjaan sosial. Untuk itu, lembaga pendidikan ini dituntut untuk senantiasa terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang pekerja sosial agar sesuai dengan perkembangan masyarakat. Yang sangat penting pula adalah lembaga pendidikan di Indonesia harus mampu mengembangkan model praktik pekerjaan sosial yang dikembangkan atas dasar karakteristik masyarakat Indonesia, tidak sekedar mengadaptasikan apa yang dikembangkan oleh masyarakat barat. Lembaga-lembaga pendidikan pekerjaan di Indonesia saat ini telah berhimpun dalam Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia (IPPSI). Melalui asosiasi ini lembaga pendidikan pekerjaan sosial dapat melakukan standardisasi kurikulum agar lulusan pendidikan pekerjaan sosial memiliki kualifikasi minimal yang sama, tanpa membatasi adanya kekhasan yang akan dikembangkan oleh masing-masing lembaga pendidikan yang menjadi anggotanya.

Asosiasi para pekerja sosial di Indonesia adalah Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI). Melalui asosiasi ini, para pekerja sosial di Indonesia menetapkan kode etik dan standard praktik pekerjaan sosial yang akan menjadi pedoman bagi para pekerja sosial dalam menjalankan perannya. Artinya, IPSPI menjadi lembaga pengendali perilaku para pekerja sosial dalam menjalankan perannya. Selain itu, untuk meng-upgrade dan meng-update kemampuan pekerja sosial di Indonesia IPSPI menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar, workshop, dan sejenisnya agar para pekerja sosial senantiasa mengikuti perkembangan kondisi masyarakat.

Lembaga pelayanan kesejahteraan sosial merupakan institusi tempat para pekerja sosial berkiprah menjalankan perannya. Seringkali kualitas ‘produk’ praktik pekerjaan sosial ditentukan oleh kualitas lembaga pelayanannya, yang dalam hal ini manajemen yang dibangun dalam lembaga pelayanan tersebut. Visi yang dimiliki oleh para pengelola lembaga pelayanan akan sangat menentukan aktivitas lembaga tersebut dalam melakukan pelayanan dan pengembangannya. Jika visi yang dimilikinya jelas dan mampu memberikan gambaran pengembangan organisasi tersebut, maka lembaga tersebut akan senantiasa menemukan cara untuk terus berkembang. Salah satu hal yang diperlukan untuk pengembangan lembaga pelayanan kesejehteraan sosial di Indonesia saat ini adalah asosiasi yang menghimpun lembaga pelayanan ini. Seperti halnya IPPSI dan IPSPI, maka keberadaan asosiasi lembaga pelayanan akan dapat dimanfaatkan sebagai wadah bagi lembaga-lembaga pelayanan untuk berkembang bersama-sama.

Institusi yang keempat adalah pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Sosial Republik Indonesia (Depsos). Sepanjang sejarah perkembangan pekerjaan sosial di Indonesia, terbukti Depsos telah memberikan pengaruh yang sangat besar dan sangat menentukan. Hal ini tidak dapat dihindari, karena sebagai organ pemerintah, Depsos memiliki sumber yang besar dan kewenangan dalam membuat regulasi penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial di Indonesia. Peran dalam membuat regulasi ini (affirmative action) yang diharapkan dapat mendorong perkembangan pekerjaan sosial di Indonesia. Tentu saja situasi ini jangan sampai menciptakan adanya ketergantungan dan hambatan bagi pekerja sosial dan pekerjaan sosial dalam mengembangkan dirinya.

Yang sangat penting dari keberadaan keempat instistusi ini bagaimana mereka dapat berkolaborasi agar peran yang dijalankan oleh setiap instistusi dapat bersinergi dalam membangun profesi pekerjaan sosial. Marshall (1995) menyatakan bahwa kolaborasi merupakan prinsip dasar dari proses kerjasama, yang menghasilkan kepercayaan, integritas, dan hasil-hasil yang berkembang dengan membangun konsensus nyata (sejati), hak milik, dan kesetaraan/kesederajatan dalam segala aspek. Hal ini akan dapat terwujud jika mereka bersama-sama mengembangkan mekanisme komunikasi dan kegiatan bersama secara berkala dan berkelanjutan. Dari proses tersebut, yang diharapkan adalah adanya karya nyata dari keberadaan pekerja sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat, tidak sekedar beredar dalam ‘dunia’ para pekerja sosial saja.

C. Kanalisasi

Perkembangan yang terjadi dalam dunia pekerjaan sosial di Indonesia saat ini menunjukkan arah positif. Sudah semakin muncul kesadaran bersama diantara stakeholders pekerjaan sosial akan perlunya langkah-langkah nyata untuk semakin menunjukkan keberadaan profesi ini dan para pekerja sosial sendiri sudah sejak lama berkiprah, meskipun banyak pula mereka yang bukan berasal dari pendidikan pekerjaan sosial turut menggarap lahan pekerjaan sosial itu. Situasi ini seiring pula dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya sudah lama ‘menunggu’ para pekerja sosial untuk berkiprah secara luas. Permasalahan sosial yang selama ini dapat ditanggulangi secara langsung oleh komponen-komponen masyarakat ataupun pemerintah sebagai pemilik otoritas sudah semakin berkembang. Di pihak lain, mekanisme yang selama ini terjadi dalam masyarakat sudah tidak dapat berjalan secara optimal lagi dan daya pemerintah untuk secara langsung menanganinya semakin terbatas.

Perkembangan stakeholders pekerjaan sosial dan permasalahan yang berkembang dalam masyarakat nampaknya masih belum ‘terhubungkan’ secara baik. Belum tercipta adanya aliran yang lancar dari wilayah stakeholders pekerjaan sosial yang ke wilayah permasalahan dalam masyarakat sebagai fields of practice-nya. Bahkan seringkali para pekerja sosial tidak berkesempatan untuk turut terlibat dalam fields of practice tersebut karena sudah digarap oleh profesi lain yang produk akhirnya belum tentu seperti yang diharapkan. Dalam situasi demikian profesi pekerja sosial tidak dapat menyalahkan profesi lain dan meminta agar diserahkan kepada mereka. Hal ini terjadi antara lain karena tidak adanya regulasi yang mengatur bahwa bidang pekerjaan yang sesungguhnya secara spesifik hanya dapat dilakukan oleh pekerja sosial tidak dapat diserahkan kepada oleh mereka yang bukan pekerja sosial.

Untuk menghubungkan wilayah stakeholders yang semakin berkembang dengan wilayah fields of practice perlu dilakukan kanalisasi, yaitu dengan membuat saluran dalam bentuk regulasi yang akan mengatur dan menghubungkan profesi pekerjaan sosial dengan fields of practice-nya serta membangun mekanisme diantara stakeholders. Regulasi yang paling tepat dan akan lebih komprehensif harus berupa Undang-undang Pekerjaan Sosial. Undang-undang ini juga akan melengkapi dan menutupi kelemahan ataupun kekurangan yang oleh banyak kalangan masih terdapat pada Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

D. Penutup

Saat ini profesi pekerjaan sosial sedang berada pada momentum yang tepat untuk terus berkembang. Namun ada beberapa hal yang masih harus dikembangkan baik pada stakeholders pekerjaan sosial itu sendiri maupun pada aspek regulasi yang terkait dengan keberadaan bidang pekerjaan sosial. Standarisasi dalam kurikulum pendidikan dan standar operasional praktik pekerjaan sosial akan memberikan ketegasan mengenai profesi pekerjaan sosial yang spesifik dan jelas kepada masyarakat. Selain itu, kolaborasi diantara stakeholders secara institusional akan memperkuat sinergi pengembangan pekerjaan sosial di Indonesia. Semua upaya yang dilakukan tersebut akan semakin lebih sustainable dengan Undang-undang Pekerjaan Sosial sebagai landasan hukum dalam mengatur hubungan diantara stakeholders dan fields of practice-nya.

Referensi

DuBois, Brenda L. and Karla Krogsrud Miley. 1992. Social Work: an Empowering Profession. Allyn and Bacon

Hakim, Budi Rahman. 2010. Rethingking Social Work Indonesia. Jakarta : RMBOOKS

Marshall, Edward M. 1995. Transforming The Way We Work: The Power of The Collaboratif Workplace. New York : American Management Association

Meyer, H. Carol and Mark A. Mattaini (Editors). 1995. The Foundation of Social Work Practice. NASW Press

Artikel Web

Dorita Setiawan. 2010. Isu Pendidikan Pekerjaan Sosial. melalui <http://www.socialworkers.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10%3Aisu-pendidikan-profesi&catid=2%3Aartikel-umum&Itemid=6> [17/09/2010])

Taufik Winarno. 2010. Membumikan Pekerjaan Sosial. Melalui < http://taufiqchips. wordpress.com/category/sosial/ > [15/09/2010]

Tags: , , ,

Category: Artikel | RSS 2.0 | Give a Comment | trackback

Tidak ada Komentar

Leave a Reply

  • DEPT. ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

    ===============================

    Keberadaan departemen ditujukan untuk:

    1). Menjamin kompetensi dan profesionalisme Dosen dalam melaksanakan tugas sesuai jabatan akademiknya;

    2). Mengembangkan, mengevaluasi dan monitoring kemajuan karier akademik Dosen untuk mendukung pengembangan pendidikan;

    3).Mengoordinasikan kegiatan riset dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dosen sesuai bidang kompetensinya dalam rangka merealisasikan target kinerja lembaga;

    4). Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan kepakaran Dosen oleh pihak lain seperti Pemerintah, pemerintahan daerah, swasta atau masyarakat;

    5). Merintis dan mengembangkan kerja sama di bidang pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat di tingkat nasional maupun internasional;

    6). Memfasilitasi publikasi karya-karya ilmiah Dosen;

    7). Menyelenggarakan diseminasi hasil riset, pengabdian pada masyarakat, dan inovasi melalui kegiatan ilmiah di tingkat nasional dan internasional;

    Pemimpin Departemen:

    Ketua : Dr. dra. R. Nunung Nurwati, M.Si

    Sekretaris : Dr. Nurliana C. Apsari, S.Sos., MSW